Pangkalpinang, LaporPak.Co.Id, (18 September 2023) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah melakukan peminjaman dana sebesar Rp 235,95 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung berbagai proyek strategis. Peminjaman ini bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Batu Rusa, dan pembangunan gedung banker radiotherapy serta alat kesehatan di RSUD Ir. Soekarno.
Salah satu proyek yang telah selesai adalah pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa, dengan nilai kontrak mencapai Rp 32,9 miliar. Namun, proyek ini belum menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai yang diharapkan.
Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Aksan Visyawan, menyoroti fakta bahwa meskipun proyek ini seharusnya dapat menghasilkan PAD hingga Rp 5 miliar, hal tersebut belum terwujud. Ini menjadi perhatian serius, terutama karena dana pinjaman yang signifikan telah digunakan untuk proyek ini.
Aksan juga mengungkapkan ketidaksesuaian antara janji pendapatan yang diharapkan dan realitas yang terjadi. Saat ini, rencana pendapatan PAD dari PPI Ketapang hanya mencapai Rp 2,5 miliar untuk tahun 2024, meskipun sebelumnya dijanjikan mencapai Rp 5 miliar.
Selain PPI Ketapang, pembangunan Fasilitas Kesehatan radioterapi RSUP Dr. (H.C) Ir. Soekarno juga menggunakan dana pinjaman senilai Rp 23 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Namun, hingga saat ini fasilitas ini belum beroperasi. (Redaksi)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Azwari Helmi, mengingatkan agar semua fasilitas yang dibangun dengan dana pinjaman segera dimanfaatkan secara maksimal. Ia menekankan bahwa penggunaan dana pinjaman harus efisien dan proyek-proyek tersebut tidak boleh menjadi barang rongsokan yang tidak berguna.
DPRD Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan evaluasi dan menegaskan pentingnya memaksimalkan pendapatan daerah dari proyek-proyek ini. Keseluruhan pendapatan daerah harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, dan perencanaan yang tepat harus diprioritaskan.
Penggunaan dana pinjaman yang signifikan seperti ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, dan setiap proyek harus dipantau untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Redaksi)
