Bangka Selatan, - Puluhan emak-emak yang merupakan istri penambang timah di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati. Mereka memprotes harga timah yang dibeli oleh perusahaan dan mitra yang dinilai jauh di bawah harga yang wajar, menyebabkan kerugian bagi para penambang. Kamis (12/10/2023) siang.
Aksi demonstrasi ini mendapatkan respons dari pemerintah setempat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Sumindar, menegaskan bahwa tuntutan para penambang timah akan diakomodasi sejauh ini dalam tugas pokok dan fungsi Pemkab Bangka Selatan. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga beli timah, tetapi mereka akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan tersebut kepada Bupati Bangka Selatan.
Menurut perwakilan massa aksi, harga beli timah saat ini terlampau murah dan tidak sesuai dengan biaya operasional para penambang. Para emak-emak menuntut kenaikan harga timah yang mereka jual kepada mitra maupun perusahaan. Mereka berpendapat bahwa harga timah yang rendah saat ini tidak mencukupi biaya operasional mereka dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Emak-emak yang menggelar aksi demonstrasi ini merupakan istri penambang timah dari beberapa daerah di Bangka Selatan, termasuk Sukadamai dan Payak Ubi. Mereka merasa bahwa perusahaan dan mitra pembeli timah telah memperlakukan mereka dengan tidak adil dan menentukan harga yang jauh di bawah harga pasar yang wajar.
Permasalahan ini juga telah menyebabkan ketegangan di antara penambang dan pihak-pihak yang membeli timah. Bahkan, beberapa penambang telah mengalami kekerasan verbal dan kehilangan sejumlah timah mereka. Para emak-emak menuntut agar harga beli timah minimal mencapai Rp160 ribu per kilogram, sehingga dapat menutupi biaya operasional dan gaji penambang timah.
Meskipun aksi demonstrasi ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, pemerintah memahami pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dalam masalah ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna mencari solusi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor penambangan dan usaha mikro, kecil, menengah.
Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat harus didengar, dan tuntutan mereka harus dipertimbangkan dengan serius oleh pihak yang berwenang. Para emak-emak dengan tekad dan semangatnya berharap bahwa perubahan positif akan datang, dan keadilan ekonomi akan menjadi kenyataan bagi mereka dan keluarga mereka. Tindak lanjut dari tuntutan ini akan diharapkan dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk memahami dan menyelesaikan masalah ini, serta berusaha menciptakan kesejahteraan bagi para penambang timah yang telah lama menggantungkan hidup mereka pada industri ini. Harga timah yang adil dan sesuai dengan biaya operasional para penambang akan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan ini.
Para emak-emak yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bangka Selatan datang dengan tuntutan yang kuat: kenaikan harga timah. Mereka merasa bahwa saat ini harga timah yang mereka jual kepada mitra perusahaan jauh dari harga yang adil. Dengan harga saat ini, banyak penambang timah merasa dirugikan, dan kondisi ini semakin mempersulit kehidupan sehari-hari mereka.
Perwakilan dari para penambang timah, Nadia, mengungkapkan bahwa harga timah yang dibeli oleh para penambang saat ini sangat rendah, hanya Rp75 ribu per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah biaya operasional penambang, dan ini mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mengatasi biaya operasional, harga timah yang adil menjadi tuntutan utama.
Nadia menjelaskan bahwa para penambang merasa perusahaan dan mitra pembeli timah telah memperlakukan mereka secara tidak adil. Mereka menganggap bahwa harga yang ditentukan oleh perusahaan jauh dari harga pasar yang wajar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, beberapa penambang juga telah mengalami tindakan kasar dan kekerasan verbal dalam interaksi dengan mitra dan perusahaan pembeli.
Permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, dan kondisinya semakin memburuk. Para penambang merasa bahwa keadaan saat ini tidak berkelanjutan, dan mereka perlu tindakan segera. Untuk itu, mereka menuntut harga timah minimal Rp160 ribu per kilogram, angka yang dianggap mereka bisa menutupi biaya operasional dan memberikan upah yang layak kepada penambang.
Meskipun aksi demonstrasi ini berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, pemerintah setempat menerima aspirasi masyarakat dengan bijak. Mereka menyadari bahwa ekonomi yang kuat dan adil adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan harga beli timah, mereka berkomitmen untuk mengajukan tuntutan tersebut kepada Bupati Bangka Selatan dan memastikan bahwa suara para penambang didengar.
Aksi demonstrasi ini juga menjadi pengingat bahwa suara rakyat adalah elemen penting dalam demokrasi. Para emak-emak yang berpartisipasi dalam aksi ini dengan tegas menyuarakan keinginan mereka untuk perubahan yang lebih baik dan adil dalam industri penambangan timah.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memahami bahwa perubahan adalah suatu keharusan, dan mereka berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan mitra pembeli timah, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung kehidupan para penambang timah dan masyarakat setempat.
Aksi demonstrasi para emak-emak ini adalah contoh nyata bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menyuarakan tuntutan mereka. Suara mereka akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut dan upaya perubahan yang akan membawa keadilan ekonomi bagi para penambang timah di Bangka Selatan.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan terus berupaya meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di berbagai sektor, termasuk penambangan, usaha mikro, kecil, menengah, dan sektor-sektor penunjang lainnya. Tujuannya adalah menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di daerah ini. (Sumber : Bangka Pos, Editor : Detik Babel)
