Beltim, LaporPak.Co.Id, (Manggar) - Setelah sebelumnya Tim Monitoring & Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan visitasi Monev 2023 di Kabupaten Belitung, hari in giliran Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi tuan rumah kunjungan penting dari Tim Monev KI Babel. Kunjungan ini merupakan langkah nyata dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah Kabupaten Beltim.
Kunjungan Tim Monev KI Babel ke Beltim adalah salah satu tahap dalam Monitoring & Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh KI Babel terhadap lima kategori Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam tahap visitasi ini, Tim Monev KI Babel memeriksa hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Belitung Timur.
Monev tahun 2023 ini memiliki fokus pada lima kategori Badan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya adalah badan publik pemerintah kabupaten/kota. Tim Monev melakukan tahapan visitasi, yaitu memeriksa langsung kondisi di lapangan terkait dengan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang telah diisi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Belitung Timur.
Bupati Beltim, Burhanudin, yang akrab disapa Bang Aan, menyambut kedatangan Tim Monev KI BABEL dengan hangat dan apresiasi. Dia menegaskan komitmennya untuk bersama-sama memajukan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Belitung Timur. Bang Aan juga menyoroti pentingnya penilaian yang cermat terhadap jenis informasi yang harus diungkapkan kepada pemohon, dengan mempertimbangkan adanya informasi yang dikecualikan dari pengungkapan publik.
Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip demokrasi yang fundamental. Tim Monev KI Babel dan Bupati Beltim berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan tepat waktu, sambil menjaga keamanan dan keterlindungan informasi yang bersifat rahasia.
Kunjungan Tim Monev KI Babel memberikan kesempatan bagi Kabupaten Beltim untuk menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (Sumber : KI Babel, Editor : Lapor Pak)
