KBO-BABEL.COM (Jakarta) - Gelombang pengunduran diri pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin membesar setelah mereka secara resmi terlibat dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini kini memiliki dukungan dari sejumlah sosok kunci di dunia BUMN, namun, di balik dukungan itu, jejak pengunduran diri pun terbentang. Sabtu (10/11/2023).
1. Rosan Roeslani: Mundur sebagai Wamen BUMN dan Wakomut Pertamina
Pada 17 Juli 2023, Rosan Roeslani diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo. Namun, hanya tiga bulan setelahnya, pada 25 Oktober 2023, Rosan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Posisinya sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tampak menjadi pemicu utama pengunduran diri ini. Tak hanya itu, Rosan juga melepaskan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
2. Budiman Sudjatmiko: Mengundurkan Diri dari PTPN V
Budiman Sudjatmiko, mantan politikus PDI Perjuangan, memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Keputusan ini diambil setelah Budiman ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pada 8 November, Budiman mengajukan pengunduran diri kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
3. Muhammad Arief Rosyid Hasan: Relinquishes Role in BSI
Muhammad Arief Rosyid Hasan, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI), turut andil dalam perubahan di dunia BUMN. Arief, yang ditunjuk sebagai komandan pemilih muda dalam struktur TKN Prabowo-Gibran, memilih mengundurkan diri dari BSI. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir, Arief menyampaikan komitmennya untuk menjaga maruah BSI sebagai bank syariah milik BUMN yang diandalkan.
Jejak mundurnya ketiga pejabat BUMN ini menyoroti dinamika yang terjadi di dunia bisnis milik negara seiring dengan keikutsertaan mereka dalam dunia politik. Pengunduran diri ini juga menciptakan tanya, bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah dalam mengisi kekosongan posisi kunci di sektor BUMN. Keterlibatan pejabat BUMN dalam politik mengundang sorotan terhadap prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pemimpin perusahaan pelat merah.
Meskipun langkah ini membuka pintu bagi perubahan di dunia politik, perlu diingat bahwa setiap langkah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan dan keseimbangan di dunia usaha. Perubahan kepemimpinan di perusahaan BUMN seharusnya berlangsung secara transparan, adil, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan bisnis yang mereka emban. Seiring perkembangan politik menjelang Pilpres 2024, publik akan terus memantau dinamika di sektor BUMN dan bagaimana pemerintah menanggapi perubahan yang terjadi. (Penulis : Zulfikar, Editor : Sinyu Pengkal)
